Semarang, 2 Juni 2025 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip) menjadi tuan rumah forum akademik bertajuk “Evaluasi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.” Acara ini mempertemukan unsur akademik, birokrat, dan lembaga statistik untuk menelaah capaian dan tantangan pemerintahan baru di Jawa Tengah dalam masa awal kepemimpinan.

Forum ini dimoderatori oleh Dr. Dra. Rina Martini, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Undip. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan pemangku kebijakan, terutama dalam membangun evaluasi berbasis ilmu yang tidak hanya objektif, tetapi juga reflektif.

Wakil Rektor Universitas Diponegoro, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., dalam paparannya menyampaikan kritik konstruktif terhadap pola komunikasi pemerintah daerah. Ia menilai bahwa meskipun arah kebijakan terkesan jelas dan terukur, cara menyampaikannya kepada publik masih terjebak dalam pendekatan lama yang top-down dan birokratis.

“Di era digital, publik ingin lebih dari sekadar informasi. Mereka menuntut narasi yang relatable, komunikatif, dan hadir di platform yang mereka gunakan sehari-hari,” tegas Wijayanto. Ia juga menyarankan agar Pemprov Jateng mulai membangun komunikasi berbasis storytelling dan visualisasi data yang lebih mudah dicerna, agar kebijakan tidak hanya terdengar, tetapi juga dipahami dan diapresiasi.

Lebih jauh, Wijayanto juga menawarkan peran strategis kampus, khususnya Undip, dalam merancang format komunikasi yang adaptif dan kreatif. Menurutnya, integrasi keilmuan dari berbagai bidang seperti ilmu komunikasi, desain visual, dan teknologi informasi dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kehadiran digital pemerintah di ruang publik.

Sementara itu, Dekan FISIP Undip, Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., memberikan apresiasi terhadap semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif pemerintah provinsi dengan lebih dari 40 perguruan tinggi merupakan langkah awal yang progresif.

Namun demikian, Teguh menggarisbawahi bahwa kolaborasi harus bersifat substantif, bukan sekadar simbolik. Ia menyatakan bahwa perguruan tinggi bukan hanya objek kerja sama, tetapi mitra strategis yang mampu menyumbangkan analisis kebijakan, kritik berbasis data, serta rekomendasi ilmiah yang relevan.

“Pemerintah perlu memberi ruang lebih besar kepada kalangan akademisi dalam tahapan formulasi hingga evaluasi kebijakan. Ini bukan soal pencitraan, tapi soal membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif,” ujar Teguh. Ia juga menyoroti pentingnya gaya komunikasi yang tidak elitis, agar proses pembangunan lebih melibatkan masyarakat dari semua lapisan.

Dalam forum tersebut, hadir pula Dr. Zulkifli selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, yang menyambut baik masukan dari Undip dan menekankan bahwa pintu kolaborasi senantiasa terbuka bagi kampus. Ia menyebut kolaborasi kampus–pemerintah sebagai pondasi penguatan ekosistem kebijakan berbasis riset.

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, turut menambahkan bahwa penggunaan data statistik sebagai dasar komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi sangat krusial. Ia mengajak perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam membumikan data kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif yang humanis.

Kegiatan ini mempertegas posisi FISIP Undip sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga hadir sebagai mitra kritis dan strategis dalam pengawalan pembangunan daerah berbasis keilmuan.